STUDI PENGEMBANGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KRISIS PANGAN DAN GIZI PADA KELOMPOK RAWAN

Purwiyatno Hariyadi1,2, Dodik Briawan1,3, Eko Hari Purnomo1,2, dan Fahim M Taqi1,2

1SEAFAST Center, LPPM IPB,

2Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fateta, IPB, dan

3Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, IPB

ABSTRAKS

Dalam upaya mengantisipasi situasi krisis perlu dikembangkan suatu protokol penyelamatan dan penanggulangan bagi kelompok masyarakat yang sangat rawan. Tujuan studi ini adalah (i) mempelajari situasi dan skema penanangan krisis pangan dan gizi, (ii) pengembangkan protokol penanggulangan krisis pangan dan gizi, dan (iii) mengembangkan skema protokol penyelamatan pada sasaran rumah tangga rawan.

Kajian pengembangan protokol penanganan krisis pangan dan gizi ini menggunakan gabungan analisis data sekunder dan data primer. Penyusunan protokol penyelamatan dan penanggulangan krisis pangan melibatkan narasumber dan responden pemerintah daerah (pemda); yaitu pejabat pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Data sekunder yang dikumpulkan terkait dengan krisis pangan, program penanggulangan, dan laporan tahunan.

Penetapan situasi kerawanan pangan dan gizi didasarkan pada mekanisme pemantauan wilayah (surveillances) dengan menggunakan indikator yang valid, sensitif dan mudah diimplementasikan oleh Pemda. Alternatif program yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), terutama dengan komponen isyarat dini (early warning) dan pemetaan daerah rawan.

Sasaran rumahtangga miskin untuk pananganan krisis pangan dan gizi didasarkan pada 14 indikator non-moneter yang dikembangkan BPS, dengan prioritas penyelamatan pada rumah tangga yang memiliki anak dibawah lima tahun (balita) dan atau ibu hamil.

Penyelamatan diutamakan dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak balita dan/atau ibu hamil. Grebmer et al (2008) menyatakan bahwa kelompok yang paling menerima dampak negatif terhadap situasi krisis pangan dan gizi adalah anak; terutama bayi. Grebmer et al (2008) menyatakan “The greatest long-term damage from higher food prices may come from impacts on poor infants and children”. Kagagalan dalam memberikan asupan gizi yang baik pada masa-masa pertumbuhan emas ini akan memberikan dampak permanen; misalnya, berupa stunting, menurunnya kognisi, dan meningkatnya resiko terserang penyakit.

Bagi kelompok rawan ini, kriteria yang bisa digunakan sebagai isyarat dini adalah data tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu hamil yang diperoleh dari Posyandu.  Penanggulangan lebih ditujukan pada daerah yang wilayahnya banyak ditemukan rumah tangga mengalami kesulitan untuk akses ekonomi; dimana skema bantuan lebih diarahkan pada pengembangan usaha produktif di masyarakat. Untuk wilayah pedesaan dan pertanian, perlu dikembangkan usaha produktif dalam bidang pertanian dan pangan, melalui program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Untuk wilayah non-pertanian dan perkotaan, perlu dikembangkan usaha perekonomian produktif masyarakat.

Skema penyelamatan pada daerah dengan peta pangan warna hitam dilakukan melalui pemberian PMT dan perawatan di Puskesmas/Rumah Sakit kepada rumahtangga miskin yang mempunyai anak balita gizi buruk.   Prosedur penanggulangan krisis pangan dilakukan dengan dua skenario, yaitu berdasarkan peta rawan pangan. Daerah dengan warna merah akan memperoleh program bantuan langsung pangan dan pemberdayaan ekonomi, sedangkan daerah kuning hanya memperoleh paket program pemberdayaan ekonomi.

Untuk mengantisipasi krisis pangan di suatu daerah perlu ditentukan lembaga yang berwenang menetapkan suatu daerah termasuk pada kategori kritis. Berdasarkan peraturan perundangan, Kepala daerah diberi kewenangan penuh oleh undang-undang untuk dapat mengalokasikan APBD untuk penanganan krisis pangan melalui protokol penyelamatan dan penangulangan.  Pemerintah perlu melakukan pengembangan konsep dan revitalisasi beberapa program pangan dan gizi yang sudah ada, yaitu: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK).